Tahap-Tahap E-Government

Penerapan E-government ternyata tidak hanya diterapkan oleh negara-negara maju. Tak mau kalah, negara berkembang seperti Indonesia pun berusaha untuk melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakatnya melalui dukungan serta bantuan media berbasis teknologi informasi seperti internet demi tercapainya kepuasan melalui pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai “customer”-nya.

Di Indonesia, e-government diperkenalkan melalui Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2001 tentang Telematika, yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah menggunakan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mendukung good governance.

Menurut Nugroho (2007), Tahapan perkembangan implementasi e-government di Indonesia dibagi menjadi empat :

1. Web Presence, yaitu memunculkan website daerah di internet. Dalam tahap ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website pemerintah.
2. Interaction, yaitu web daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam tahap ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi E-mail dalam website pemerintah.
3. Transaction, yaitu web daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi juga dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah.
4. Transformation, yaitu dalam hal ini pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi.

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT

a. Implementasi E-Government di Australia
Awal pertengahan tahun 1990-an pemerintah di Australia memiliki kebijakan formal yaitu mempromosikan penyediaan pelayanan informasi secara online oleh masing-masing lembaga. penduduk Australia menggunakan internet untuk melakukan transaksi dengan pemerintah.

Australian Business Register (ABR) merupakan rumah layanan pendaftaran bisnis secara online di Australia. ABR adalah sebuah basis data informasi identitas yang ekstensif yang diberikan oleh perusahaan ketika mereka mendaftar untuk sebuah Australian Business Number (ABN). ABR membuat proses bisnis menjadi lebih mudah dan membuat semua tingkat pemerintahan dapat saling berinteraksi dengan mudahnya melalui pengenal yang unik yaitu ABN.

b. Implementasi E-Government di Singapura

Singapura berhasil menunjukkan keunggulannya dalam promosi e-Government. Hal ini di indikasikan dari kegiatan-kegiatan yang mendukung implementasi e-Government.
Salah satu implementasi e-government yang dilakukan pemerintah Singapura ialah mobile government (m-government). Di Singapura banyak layanan pemerintahan yang diberikan melalui SMS (Short Message Service) berupa pemberitahuan mengenai informasi yang penting bagi penduduk. Kini, semua pelaksanaan layanan publik di Singapura telah berlangsung secara elektronik.
Ke depan, Singapura selanjutnya akan memfasilitasi dan memampukan pergeseran besar pola pemikiran dari pola piker “Govt-To-You” (Pemerintah Untuk Anda) menjadi pola pikir “Govt-With-You” (Pemerintah Bersama dengan Anda), untuk mendorong inovasi dan mendorong proses ‘co-creation’ atau membangun bersama-sama (pemerintah dengan rakyatnya).

c. Implementasi E-Government di Korea Selatan

E-Government yang dikembangkan oleh pemerintah Korea telah dinilai sebagai yang terbaik di dunia oleh berbagai organisasi dunia, dan efektifitas e-Government Korea juga diakui secara luas oleh komunitas Internasional. Salah satu implementasi e-Government yang berhasil Korea Selatan terapkan ialah e-Procurement.

Lembaga yang mewadahi pelayanan e-procurement di Korea adalah Public Procurement Service (PPS). Penerapan e-Procurement di Korea Selatan didasari atas dua alasan, yaitu:
1. Pengadaan pemerintah yang ditandai dengan kertas berorientasi prosedur, pekerjaan padat karya, dan proses yang rumit.
2. Lingkungan pengadaan yang telah berubah.

Pemerintah Korea Selatan sendiri pun telah memberlakukan kewajiban penggunaan e-procurement untuk setiap pengadaan barang/jasa baik untuk bisnis, industri, maupun pemerintah sendiri. Proses atau prosedur masyarakat untuk mengakses layanan e-procurement di Korea Selatan ini lebih mudah karena sistemnya terintegrasi atau terpusat. Kelebihan dari sistem KONEPS yang terintegrasi ini salah satunya adalah lebih menghemat biaya infrastruktur e-procurement.

d. Strategi Pengembangan E-Government di Sragen

Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas, menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan, memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi, mengembangkan kapasitas SDM di lingkungan pemerintahan dan meningkatkan e-literacy masyarakat, melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistik dan terukur.

• Pengembangan Website

Pengembangan untuk menjawab tantangan globalisasi serta sebagai media promosi untuk meraih peluang investasi dan bisnis, sosialisasi potensi dan kebijakan pemerintah Kabupaten Sragen dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan Daily news Sragen

• Penerapan Teknologi Informasi

Sejak April 2003, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) merintis penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Di Sragen, Jawa Tengah, pemerintah daerah sudah mampu menjalankan SIAK. Hanya butuh waktu dua menit untuk mengurus kartu tanda penduduk (KTP) dengan biaya yang tidak mahal, yaitu hanya sebesar lima ribu rupiah.

e. Implementasi E – Government di Kabupaten Kebumen
Sistem Informasi Manejemen
•Sistem Informasi Menejemen merupakan bagian terpenting dalam pembangunan e-government, khususnya dalam pembentukan database yang merupakan back office dalam sebuah birokrasi serta guna penyusunan informasi yang benar, akurat dan lengkap bagi kepentingan Pemkab
•Melalui pembangunan Sistem Infomasi Manajemen yang tepat dapat dibangun suatu integrasi database yang baik sehingga makin meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pembangunan daerah
•Pemkab Kebumen telah mengimplementasikan 12 SIM dengan 8 database diantaranya terintegrasi guna menghindari duplikasi
•Sistem informasi back office tersebut secara bertahap

Website
•Disamping fungsinya sebagai media pemberitaan, website juga merupakan media promosi daerah, media komuniokasi dua arah antara Pemerintah dan Masyarakat ( termasuk investor, dunia usaha dsb ) dan media pelayanan public ( front office ). 

sumber :

http://aidanurdianah.blog.fisip-untirta.ac.id/2013/03/13/tahap-tahap-penerapan-e-government/